Lowongan Kerja Non PNS LKPP

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Direktorat Pengembangan Profesi, dibutuhkan 1 orang pegawai NON PNS untuk mengisi posisi sebagai berikut:

(subject : IT)

Staf  Pendukung Teknologi Informasi

Uraian Pekerjaan:

1. Memelihara aplikasi;
2. Memelihara kekinian database;
3. Membantu menyiapkan prosedur pengembangan aplikasi;
4. Melakukan dan memelihara aktivasi user aplikasi dan memfasilitasi permohonan akun user aplikasi;
5. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional;
6. Melakukan kegiatan bantuan pengguna (Helpdesk) dan memberikan bantuan untuk menjawab kesulitan-kesulitan teknis dalam pemanfaatan aplikasi;
7. Memberikan dukungan lainnya di bidang teknologi informasi.

Kualifikasi:

1. Minimal berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan  jurusan teknologi informasi;
2. IPK minimal 3.00;
3. Menguasai Ms Office, Ms Access;
4. Menguasai bahasa pemrogaman PHP, CSS, HTML5;
5. Menguasai pengolahan database MySql;
6. Mampu berkomunikasi dengan baik;
7. Memiliki pengalaman bekerja di bidang  IT minimal 1 Tahun;
8. Memiliki pengalaman memelihara sistem aplikasi (lebih disukai);
9. Mampu melakukan troubleshooting (lebih disukai);
10. Dapat bekerja sama dalam tim.

Gaji : Rp 4.500.000

Mulai Bekerja : 1 November 2015

Lamaran beserta Curriculum Vitae (CV), Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai dapat dikirimkan ke alamat email anita.carollin@lkpp.go.id   dengan mengisikan subject posisi yang dilamar paling lambat tanggal 26Oktober 2015. Lamaran yang kami nilai sesuai,  akan kami proses untuk ke tahap selanjutnya.

Bagi para pelamar perlu diketahui bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 tidak ada respon dari user (Direktorat Sertifikasi Profesi) maka dapat disimpulkan posisi telah terisi dan/atau lamaran dinyatakan tidak sesuai kualifikasi.