Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2013, Tanggal 21 Agustus 2013, Kementerian Dalam Negeri membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS Kementerian Dalam Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :
PERSYARATAN PELAMAR
A. Persyaratan Umum
Persyaratan Khusus
1. Usia per tanggal 1 Desember 2013 :
(1) Pelamar dengan pendidikan D3 paling tinggi 30 tahun.
(2) Pelamar dengan pendidikan S1 dan S2 paling tinggi 35 tahun.
2. Khusus Pelamar penyandang cacat (disabilitas), tingkat dan jenisnya hanya bagi penyandang cacat tuna daksa sedang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (miminal Akreditasi B) atau perguruan Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan persyaratan, pelamar harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
a. Pendidikan D3
d. Bagi pelamar yang lulusan sarjana pendidikan Sastra/ Bahasa Inggris dan Sastra/Bahasa Inggris harus menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku sampai dengan Oktober 2013. Hasil tes yang diperbolehkan untuk dilampirkan adalah sebagai berikut :
FORMASI
KETERANGAN :
Tanda (*) pada Program studi adalah formasi khusus Putra/Putri Papua, sebagai berikut :
- 1 Formasi Analis Kebijakan Keuangan Daerah (S1 Ekonomi Pembangunan)
- 1 Formasi Analis Kerjasama Lintas Sektor (S1 Ilmu Pemerintahan)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Pemerintahan (S1 Ilmu Pemerintahan)
Tanda (**) pada program studi adalah formasi yang dapat dilamar bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) Sedang, sebagai berikut :
- 1 Formasi Peneliti Pengembangan Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah (S2 Administrasi Publik)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Ekonomi (S1 Ekonomi Manajemen)
Informasi selengkapnya dapat dilihat di website Kementerian Dalam Negeri
PERSYARATAN PELAMAR
A. Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia;
- Berusia minimal 18 tahun, per tanggal 1 Desember 2013;
- Tidak sedang dalam status belajar;
- Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi di luar formasi yang dibutuhkan;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- Terdaftar dalam Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Dinas Tenaga Kerja;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian;
- Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
- Tidak berkedudukan/tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Bersedia ditempatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia
Persyaratan Khusus
1. Usia per tanggal 1 Desember 2013 :
(1) Pelamar dengan pendidikan D3 paling tinggi 30 tahun.
(2) Pelamar dengan pendidikan S1 dan S2 paling tinggi 35 tahun.
2. Khusus Pelamar penyandang cacat (disabilitas), tingkat dan jenisnya hanya bagi penyandang cacat tuna daksa sedang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
3. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (miminal Akreditasi B) atau perguruan Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, dengan persyaratan, pelamar harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
a. Pendidikan D3
- IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
- IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
- IPK minimal 3.20 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.30 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
d. Bagi pelamar yang lulusan sarjana pendidikan Sastra/ Bahasa Inggris dan Sastra/Bahasa Inggris harus menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku sampai dengan Oktober 2013. Hasil tes yang diperbolehkan untuk dilampirkan adalah sebagai berikut :
- TOEFL Intitusional testing program (ITP) minimal 400
- International English Language Testing System (IELTS) minimal 4
FORMASI
JABATAN
|
TINGKAT PENDIDIKAN
|
PROGRAM STUDI
|
JUMLAH FORMASI
|
1
|
2
|
3
|
4
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ADMINISTRASI
PUBLIK
|
1
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ADMINISTRASI
PUBLIK
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ADMINISTRASI
PUBLIK **
|
2
|
ANALIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
1
|
PENELITI
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
3
|
WIDYAISWARA
BIDANG EKONOMI
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
1
|
PENELITI
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
EKONOMI
MANAJEMEN
|
3
|
PENELITI
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU EKONOMI
|
2
|
WIDYAISWARA
BIDANG HUKUM
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU HUKUM
|
6
|
PENELITI
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU
PEMERINTAHAN
|
2
|
WIDYAISWARA
BIDANG PEMERINTAHAN
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU
PEMERINTAHAN
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU POLITIK
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU POLITIK
|
1
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
ILMU POLITIK
|
2
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
KEBIJAKAN
PUBLIK
|
1
|
ANALIS
PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
KEBIJAKAN
PUBLIK
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG PSIKOLOGI
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
MANAJEMEN
PENDIDIKAN
|
1
|
ANALIS
PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
|
1
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
SOSIATRI
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
SOSIOLOGI
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
SOSIOLOGI
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
SOSIOLOGI
|
2
|
WIDYAISWARA
BIDANG TEKNIK
|
Pasca Sarjana
(S2)
|
TEKNIK SIPIL
|
1
|
ANALIS
KEPEGAWAIAN
|
Sarjana (S1)
|
ADMINISTRASI
NEGARA
|
3
|
ANALIS
KEPENDUDUKAN
|
Sarjana (S1)
|
ADMINISTRASI
NEGARA
|
1
|
ANALIS
PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA
|
Sarjana (S1)
|
ADMINISTRASI
NEGARA
|
1
|
ANALISIS
KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sarjana (S1)
|
ADMINISTRASI
NEGARA
|
1
|
ANALISIS
PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
|
Sarjana (S1)
|
ADMINISTRASI
NEGARA
|
2
|
ANALIS
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN
|
Sarjana (S1)
|
BAHASA
INGGRIS
|
3
|
ANALIS
KEPENDUDUKAN
|
Sarjana (S1)
|
DEMOGRAFI
|
1
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
|
Sarjana (S1)
|
DEMOGRAFI
|
4
|
ANALIS
KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DESA
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
2
|
ANALIS
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
5
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
1
|
ANALIS
PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
4
|
ANALIS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG EKONOMI
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
5
|
ANALIS
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
MANAJEMEN
|
2
|
ANALIS
KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
MANAJEMEN
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG EKONOMI
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
MANAJEMEN **
|
6
|
ANALIS
PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
PEMBANGUNAN
|
1
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
PEMBANGUNAN
|
1
|
ANALISIS
KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
PEMBANGUNAN
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
EKONOMI
PEMBANGUNAN *
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
GEOGRAFI (NON
PENDIDIKAN)
|
1
|
ANALISIS
TOPOMINI DAN DATA WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
GEOGRAFI (NON
PENDIDIKAN)
|
6
|
ANALIS
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN
|
Sarjana (S1)
|
HUBUNGAN
INTERNASIONAL
|
2
|
ANALIS
PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK
|
Sarjana (S1)
|
HUBUNGAN
INTERNASIONAL
|
1
|
ANALISIS
KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sarjana (S1)
|
HUBUNGAN
INTERNASIONAL
|
1
|
ANALIS HUKUM
|
Sarjana (S1)
|
ILMU HUKUM
|
5
|
ANALISIS
KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sarjana (S1)
|
ILMU HUKUM
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG HUKUM
|
Sarjana (S1)
|
ILMU HUKUM
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
ILMU
KOMUNIKASI
|
2
|
PENELITI
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
|
Sarjana (S1)
|
ILMU
KOMUNIKASI
|
4
|
ANALIS
PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA
|
Sarjana (S1)
|
ILMU
PEMERINTAHAN
|
3
|
ANALIS
KERJASAMA LINTAS SEKTOR
|
Sarjana (S1)
|
ILMU
PEMERINTAHAN *
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG PEMERINTAHAN
|
Sarjana (S1)
|
ILMU
PEMERINTAHAN *
|
1
|
ANALIS
KERJASAMA LINTAS SEKTOR
|
Sarjana (S1)
|
ILMU POLITIK
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG PEMERINTAHAN
|
Sarjana (S1)
|
ILMU POLITIK
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN
|
1
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN
|
1
|
ANALISIS
PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
|
Sarjana (S1)
|
MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN
|
1
|
ANALIS RISET
DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
|
Sarjana (S1)
|
PENDIDIKAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG BAHASA
|
Sarjana (S1)
|
PENDIDIKAN
BAHASA INGGRIS
|
1
|
WIDYAISWARA
BIDANG PSIKOLOGI
|
Sarjana (S1)
|
PSIKOLOGI
|
2
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
SOSIAL
EKONOMI PERTANIAN
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA
|
Sarjana (S1)
|
SOSIATRI
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA
|
Sarjana (S1)
|
SOSIOLOGI
|
1
|
ANALIS
KEPENDUDUKAN
|
Sarjana (S1)
|
SOSIOLOGI
|
1
|
ANALISIS
KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sarjana (S1)
|
SOSIOLOGI
|
1
|
ANALISIS
KINERJA DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
SOSIOLOGI
|
1
|
ANALIS
KEPENDUDUKAN
|
Sarjana (S1)
|
STATISTIK
|
1
|
PRANATA
KOMPUTER
|
Sarjana (S1)
|
TEK.
KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA
|
6
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
ARSITEKTUR
|
1
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
GEODESI
|
1
|
ANALIS
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
INDUSTRI
|
1
|
ANALISIS
PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
INDUSTRI PERTANIAN
|
1
|
ANALIS BATAS
ANTAR DAERAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
PLANOLOGI
|
5
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK
PLANOLOGI
|
2
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana (S1)
|
TEKNIK SIPIL
|
2
|
ANALIS RISET
DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
|
Sarjana (S1)
|
TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
|
1
|
ANALIS
PENGEMBANGAN WILAYAH
|
Sarjana Muda
(D3)
|
EKONOMI
AKUNTANSI
|
1
|
PRANATA
KOMPUTER
|
Sarjana Muda
(D3)
|
TEK.
KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA
|
3
|
KETERANGAN :
Tanda (*) pada Program studi adalah formasi khusus Putra/Putri Papua, sebagai berikut :
- 1 Formasi Analis Kebijakan Keuangan Daerah (S1 Ekonomi Pembangunan)
- 1 Formasi Analis Kerjasama Lintas Sektor (S1 Ilmu Pemerintahan)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Pemerintahan (S1 Ilmu Pemerintahan)
Tanda (**) pada program studi adalah formasi yang dapat dilamar bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) Sedang, sebagai berikut :
- 1 Formasi Peneliti Pengembangan Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah (S2 Administrasi Publik)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Ekonomi (S1 Ekonomi Manajemen)
Informasi selengkapnya dapat dilihat di website Kementerian Dalam Negeri
Location:
Indonesia
0 comments:
Post a Comment